Sahata Situngkir Resmi Pimpin Kanwil Kemenkum Papua Barat

Jakarta,Kanaltimur.com — Sahata Marlen Situngkir resmi menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat setelah dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Kamis (8/1/2026).
Pelantikan tersebut dirangkaikan dengan serah terima jabatan dari Pelaksana Tugas (Plt.) Kakanwil Adelchandra, yang sebelumnya mengisi kekosongan jabatan pasca purnabhakti Piet Bukorsyom per 1 Januari 2026.
Dalam arahannya, Menteri Hukum RI menyampaikan pesan Presiden RI Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya perubahan menyeluruh dalam pelayanan publik. Presiden berharap setiap unit kerja mampu menghadirkan layanan yang memberi kepuasan nyata bagi masyarakat.

“Jadikan amanah jabatan ini sebagai bentuk pengabdian terbaik. Tunjukkan loyalitas kepada Kementerian Hukum dan jagalah nama baik institusi,” tegas Supratman.

Ia juga menekankan bahwa seorang pemimpin harus berani bersikap tegas: menyatakan yang salah sebagai salah dan memberikan sanksi, serta memberi penghargaan kepada aparatur yang bekerja dengan baik. Praktik-praktik yang menghambat pelayanan publik, lanjutnya, harus dihapus tanpa kompromi.
Poin penting lainnya adalah soal kepemimpinan yang berlandaskan empati. Menurut Presiden, Kementerian Hukum tidak hanya membutuhkan aparatur yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepekaan hati untuk merasakan dampak buruk dari pelayanan publik yang tidak optimal.
Supratman menambahkan, digitalisasi layanan di lingkungan Kementerian Hukum telah membuka ruang kerja yang lebih efisien, akuntabel, dan transparan. Namun, teknologi hanya akan bermakna jika dijalankan oleh sumber daya manusia yang berintegritas.
Menutup arahannya, Menteri Hukum RI berharap para pejabat yang dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh dedikasi, menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum, serta menjadi teladan dalam pelaksanaan tugas, pengawasan, dan pembinaan.
Pelantikan dan serah terima jabatan terhadap 32 pejabat pimpinan tinggi pratama tersebut turut diikuti secara virtual oleh seluruh jajaran pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat.[red]